Kamis, 04 Oktober 2012

Tugas 3 - Artikel Tentang Akuntan Publik

ARTIKEL ETIKA PROFESI AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS

PENDAHULUAN
A.    Latar belakang
Sebuah etika atau hal-hal yang harus dipatuhi sangat diperlukan oleh setiap profesi. Karena adana etika maka setiap tindakan yang ingin kita lakukan harus dipikirkan matang-matang agar tidak melakukan banyak kesalahan dan tidak semena-mena. Oleh karena itu, saya akan sedikit membahas tentang etika profesi akuntansi.
PEMBAHASAN
A.    Pengertian Etika
            Etika berasal dari dari kata Yunani ‘Ethos’ (jamak – ta etha), berarti adat istiadat Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika itu merupakan suatu nilai-nilai moral atau norma-norma untuk mengatur perbuatan yang murni dari diri kita sendiri tanpa paksaan dari siapapun yang memiliki pilihan baik atau tidaknya perbuatan yang kita lakukan dimata masyarakat.
            Di dalam akuntansi, setiap anggota harus memiliki etika yang dipatuhi yaitu Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ikatan akuntan indonesia dijadikan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, akuntan publik, maupun bekerja di lingkungan dunia pendidikan.

Tujuan profesi akuntansi sebagai berikut :
1.      memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi,
2.      mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan profesi akuntansi terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:
1.      Profesionalisme
     Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa.
2.      Akuntan
     Sebagai profesional di bidang akuntansi.
3.      Kualitas Jasa
     Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan   standar kinerja tertinggi.
4.      Kepercayaan
     Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat  kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

B.     Pengertian Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Kode etik yaitu sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang ditulis secara tegas mengenai perbuatan yg baik, tidak baik, yang harus dilakukan dan yang harus dihindari bagi profesional. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada para nasabah atau pemakai dan agar melindungi perbuatan yang tidak profesional.
Kode etik ikatan akuntan indonesia memiliki delapan prinsip sebagai berikut :
1.      Tanggung Jawab Profesi
Sebagai seorang profesional, dalam melaksanakn tanggung jawabnya setiap anggota harus menggunsksn berbagai pertimbangan diantaranya pertimbangan moral dan profesional. Sebagai profesional, setiap anggota harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota lainnya untuk memelihara kepercayaan masyarakat.

2.      Kepentingan Publik
Sebagai seorang profesional berkewajiban untuk bertindak menunjukkan komitmen atas profesionalisme, kerangka pelayanan kepada publik, dan saling menghormati kepercayaan publik. Setiap anggota harus bisa melayani dan menjaga kepercayaan publik dan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi.

3.      Integritas
Integritas yaitu suatu elemen yang mendasari timbulnya pengakuan profesional yang merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan penguji keputusan yang akan diambil.
4.      Obyektivitas
Yaitu suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota, prinsipnya harus bersikap adil, tidak memihak, jujur, dan tidak dibawah pengaruh pihak lain.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota haru melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, ketekunan, kompetensi, dan wajib mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya agar para klien mendapatkan manfaatnya.

6.      Kerahasiaan
Sebagai anggota harus bisa menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui selama melakukan jasa profesional dan boleh mengungkapkan informasi tersebut jika ada persetujuan dari klien atau pemberi kerja. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien berakhir.

7.      Perilaku Profesional
Setiap anggota haru berprilaku konsisten baik dalam kerahasiaan maupun reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat melanggar etika profesi.

8.      Standar Teknis
Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

C.    Profesi Akuntan di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu :

1.      Akuntan Publik
Yaitu akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan / menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan laporan keuangan kepada kliennya diIndonesia atas dasar pembayaran tertentu. Mereka ini bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak izin Akuntan Publik diterbitkan.

2.      Akuntan Pemerintah
Yaitu akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Instansi Pajak.

3.      Akuntan Pendidik
Yaitu akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

4.      Akuntan Manajemen Perusahaan
Akuntan manajemen disebut juga sebagai akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan mengenai investasi jangka panjang. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

D.    Pembahasan
Berikut adalah beberapa kasus yang berhubungan dengan etika profesi akuntansi.
Kasus 1
Kasus sembilaN KAP yang diduga melakukan koalisi dengan kliennya. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut Sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahum 1995 – 1997. Sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank – bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank – bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi, kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannnya sehingga memberikan laporan palsu.
ANALISA:
Dalam kasus diatas, akuntan yang bersangkutan banyak melanggar kode etik profesi akuntan.
1.       Kode etik pertama yang dilanggar yaitu prinsip pertama tentang tanggung jawab profesi.
Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa professional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk masyarakat dan juga pemegang saham.
Dalam kasus ini, dengan menerbitkan laporan palsu, maka akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam penyajian laporan keuangan.
2.      Kode etik kedua yang dilanggar yaitu prinsip kepentingan publik.
Prinsip kepentingan publik adalah setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
Dalam kasus ini, para akuntan dianggap telah menghianati kepercayaan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa.
3.      Kode etik yang ketiga yang dilanggar yaitu prinsip integritas
Prinsip integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya, dengan integritas setinggi mungkin.
Dalam kasus ini, sembilan KAP tersebut tidak bersikap jujur dan berterus terang kepada masyarakat umum dengan melakukan koalisi dengan kliennya.
4.      Kode etik keempat yang dilanggar yaitu prinsip objektifitas.
Prinsip objektifitas yaitu setiap anggota harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Dalam kasus ini, sembilan KAP dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Mereka telah bertindak berat sebelah yaitu, mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepingan pihak lain.

KASUS 2

Nunun Nurbaeti  menjadi tersangka atas kasus cek pelawat (kunjungan) dan juga kasus penyuapan yang memberikan dana kepada anggota DPR periode 1999-2004 terkait oleh pemilihan Gubernur senior BI tahun 2004. Nurbaeti telah melanggar prinsip etika profesi dimana tidak adanya profesionalisme dan tanggung jawab terhadap profesinya.
Prinsip tanggung jawab profesi ini mengandung makna bahwa akuntan sebagai pemberi jasa professional memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa mereka termasuk masyarakat dan juga pihak internal dan eksternal pihak yang terkait.

Analisa
Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada obyektifitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Negara.
Seharusnya nunun nurbaeti memberkan suatu sikap atau contoh yang baik terhadap masyarakat luas karena masyarakat telah mempercayai beliau sebagai anggota dewan yang mempunyai dan melaksanakan tugas untuk kepentingan masyarakat.
Dari hal tersebut Nunun nurbaeti yang berprofesi sebagai anggota DPR mempunyai peranan yang penting pada masyarakat luas. Banyak hal yang seharusnya nunun nurbaeti lakukan, misalnya saja menunjukan suatu komitmennya atas profesionalismenya kepada masyarakat dengan memperhatikan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat, membahas pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah, pengelolaan Sumber Daya Alam & Sumber Daya ekonomi, dan lainnya. Dan juga menjalankan kewajibannnya sebagai anggota, salah satu diantaranya yaitu memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Negara RI 1945 dan menaati peraturan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun akibat yang telah dilakukan oleh nunun nurbaeti pada kasusnya, yaitu merugikan masyarakat luas karena tidak menghormati kepercayaan masyarakat dan juga merugikan negara. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus – menerus menunjukan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Pada kasus nunun nurbaeti tersebut telah terbukti bahwa dia sebagai anggota dewan tidak dapat menghormati kepercayaan masyarkat sehingga tidak dapat mencapai suatu sikap profesionalisme. Dan beliau harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga kepercayaan publik dengan tetap melayani kepentingan masyarkat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar